SIGNIFIKANSI RESTRUKTURISASI KUA KECAMATAN

SIGNIFIKANSI RESTRUKTURISASI
KUA KECAMATAN
Oleh : Ahmad Tholhah, M.Ag

Prolog
Sebagai realisasi dari Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Departemen Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama.
Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama di Kabupaten atau Kota dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut;
1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.
Melihat tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang demikian luas dan berat sehingga merupakan ujung tombak Departemen Agama, maka menggagas restrukturisasi di KUA merupakan suatu yang mesti dilakukan oleh para elite di Departemen Agama agar institusi pemerintah tersebut dapat tetap survive dan memiliki kompetensi internal dan eksternal yang lebih dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Signifikansi Restrukturisasi KUA Kecamatan
Dengan diaplikasikannya UU No. 22 Th. 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi perubahan yang cukup revolusioner pada struktur pemerintahan Kecamatan. Hal itu terlihat pada tataran elite Kecamatan yang telah menempati eselon III dengan dibantu para Kasi yang memiliki eselon IV. Hal itu mempunyai imbas yang sangat besar terhadap kompetensi personal dan kualitas kerja yang dihasilkan, karena setiap orang yang akan menduduki jabatan tersebut harus mempunyai kapabilitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya dan kualifikasi prasyarat untuk eselon III atau IV, sehingga akan berdampak pada kualitas hasil kerja.
Era otonomi daerah yang bergulir sejak munculnya era reformasi dengan mengedepankan service yang memuaskan kepada publik, dimana elite pemerintah bukan lagi diartikan sebagai penguasa tetapi betul-betul abdi masyarakat merupakan suatu gebrakan kebijakan yang luar biasa di alam kehidupan masyarakat patronisme dan masih menyimpan budaya feodal. Oleh karena itu restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan merupakan jawaban yang sangat jitu untuk merealisasikan kebijakan tersebut, karena hanya dengan elite Kecamatan yang mempunyai kapabilitas dan kualifikasi tertentu saja yang mampu merealisasikan kebijakan itu, sehingga cepat atau lambat jika kebijakan tersebut masih dipegang dan dilaksanakan secara maksimal, maka akan berdampak yang luar biasa pula terhadap kemajuan masyarakat dan bangsa ini sehingga cita-cita menciptakan negara yang adil dan makmur bukan mustahil hal itu akan tercapai.
Tentu saja restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat Kecamatan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan personal. Maka dengan tingkat kesejahteraan yang memadai dan layak untuk hidup di suatu wilayah Kecamatan sudah tentu akan berdampak pada kualitas hasil kerja, karena personal tersebut sudah tidak memikirkan lagi kebutuhan hidupnya karena sudah terpenuhi dan tercukupi, sehingga akan berkonsentrasi penuh pada bidang pekerjaannya, yang pada tataran selanjutnya akan menghasilkan kualitas kerja yang sangat memadai di tingkatannya.
Oleh karena itu, selayaknya institusi Departemen Agama telah memiliki pemikiran untuk mengadakan restrukturisasi di KUA untuk tingkat Kecamatan, agar KUA mempunyai kompetensi dan daya saing yang cukup sehingga ia bisa tetap survive dan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu jika tidak segera dipikirkan dan segera diaplikasikan, bukan mustahil akan timbul pemikiran (bahkan sudah mewacana di kalangan elite DPR RI) agar KUA digabungkan dengan institusi Kecamatan dan menjadi seksi tertentu yang menangani masalah keagamaan di tingkat Kecamatan. Hal itu bisa saja terjadi jika para personal KUA hanya memiliki kompetensi dan kualifikasi setingkat eselon V dan tidak mempunyai kasi/kasubsi yang menangani masalah-masalah tertentu sebagaimana tercantum dalam fungsi KUA pada pasal 718 KMA No. 18 tahun 1975, sehingga kualitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh personal KUA tidak mempunyai hasil kerja yang maksimal dan memadai.
Sebagaimana telah dipaparkan dalam KMA No. 18 tahun 1975 tentang tugas dan beberapa fungsi KUA, jika dipikirkan dan dianalisis secara mendalam terhadap semua makna interpretatifnya terhadap maksud tersebut, maka akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa tugas dan fungsi yang diemban oleh seorang kepala KUA yang dibantu oleh beberapa staf merupakan beban tugas yang amat sangat berat, apalagi jika seorang kepala KUA tidak mempunyai kapabilitas dan kualifikasi yang memadai (kasus semacam ini masih banyak di Dep. Agama), sehingga pasti akan berdampak pada hasil kerja yang kurang qualified.
Seorang kepala KUA hanya mampu berkonsentrasi pada bidang pencatatan nikah dan rujuk sebagai bidang andalan dan prioritas, sehingga muncul image di masyarakat dari dulu hingga kini bahwa KUA itu hanyalah tempat orang yang akan mengurus pernikahan dan rujuk saja. Padahal jika dicermati dalam KMA tersebut bahwa semua bidang tugas tersebut merupakan bidang garapan yang sifatnya menyeluruh dan harus mampu dilaksanakan oleh KUA, namun kenyataan di lapangan program unggulannya masih seputar masalah pernikahan, lalu fungsi dan tugas lain yang lebih banyak dikemanakan ? sebuah pertanyaan yang hingga kini masih belum ditemukan jawabannya.
Oleh karena itu, maka salah satu jawaban yang paling efektif adalah dengan melakukan restrukturisasi di tubuh KUA. Institusi KUA tidak hanya terdiri dari kepala dan staf, tetapi harus sudah ada beberapa Kasi/Kasubsi yang menangani masalah-masalah tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentu saja eselonisasi di tubuh KUA juga harus mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan institusi pemerintah lain di tingkatnya termasuk tingkat kesejahteraanya. Hal itu jika bisa diaplikasikan sudah barang tentu akan berdampak pada hasil kerja dan kompetensi KUA di masyarakat, sehingga semua bidang tugas dan fungsi KUA dapat tercover dan dilaksanakan secara maksimal dan pada gilirannya akan berimbas pada terciptanya hasil kerja yang qualified.
Image masyarakat yang menyatakan KUA hanya sebagai tempat mengurus pernikahan dan rujuk, sedikit demi sedikit akan terhapus dan pada gilirannya akan tercipta image sebagaimana tugas dan fungsi KUA yang sesungguhnya, yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama di Kabupaten atau Kota dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam dengan segala interpretasinya.
Untuk mensukseskan pemikiran tersebut, maka masalah personal adalah merupakan masalah yang sangat signifikan mendapat penanganan utama. Tingkat pendidikan personal KUA harus mempunyai kualifikasi setingkat Sarjana (S-1), untuk kepala dan para kasi/kasubsi dan staf harus sudah setara D-II. Untuk itu, maka Depag Kab/Ko atau KUA harus mampu membuat program-program peningkatan pendidikan bagi personalnya, semacam program penyetaraan D-II administrasi negara.

Epilog
Dari beberapa uraian tersebut pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi di tubuh KUA merupakan hal yang mesti segera dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar KUA mempunyai kompetensi dan daya saing serta kapabilitas untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang diamanahkan oleh pemerintah melalui KMA No. 18 tahun 1975 dengan baik dan qualified, sehingga image di masyarakat terhadap KUA tidak hanya terbatas pada tempat mengurus pernikahan dan rujuk saja tetapi telah berkembang pada suatu institusi pemerintah yang menangani masalah keagamaan, khususnya agama Islam di tingkat Kecamatan. Untuk itu, guna suksesnya pemikiran tersebut perlu diupayakan peningkatan taraf pendidikan dan kesejahteraan personal KUA.

____________________________________
Penulis : Staf KUA Kec. Sawahan – Surabaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: