PERAN PEMBANTU PENGHULU DALAM SISTEM STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK

PERAN PEMBANTU PENGHULU
DALAM SISTEM STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK
Oleh : Ahmad Tholhah, M.Ag

A. Pendahuluan
Pelayanan yang cepat, mudah, terarah dan transparan merupakan layanan yang sangat diharapkan oleh para pengguna pelayanan publik. Oleh karena itu suatu institusi publik harus menerapkan sistem yang mampu mengakomodir keinginan para pengguna layanannya sehingga ia tidak akan ditinggalkan oleh pengguna layanan dimaksud.
Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sebuah institusi publik yang dikelola oleh pemerintah juga harus menerapkan sistem pelayanan dengan standart pelayanan dimaksud. Oleh karena itu guna memudahkan masyarakat dalam menikmati pelayanan tersebut, maka KUA membentuk suatu fasililator yang mempunyai tugas mengantarkan dan memberikan keterangan seputar berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA. Fasililator tersebut direkrut dari para tokoh agama dalam suatu wilayah Kelurahan yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai hal tentang keagamaan. Fasilitator tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pembantu Penghulu. Oleh karena itu dalam makalah singkat ini akan dibahas berbagai hal seputar tugas pokok dan fungsi pembantu penghulu dalam kaitannya dengan sistem standarisasi pelayanan publik.

B. Pengertian, Tugas Pokok dan Fungsi Pembantu Penghulu
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang didalamnya memuat beberapa hal tentang pembantu penghulu, maka dalam produk hukum tersebut pembantu penghulu diberi pengertian pemuka agama Islam di Desa/Kelurahan yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Dep. Agama Kab/Kota.
Adapun tugas pokok dan fungsi pembantu penghulu dalam KMA 477/2004 tersebut diuraikan bahwa pembantu penghulu dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku administrasinya. Oleh karena itu berdasarkan tugas pokok tersebut, maka fungsi pembantu penghulu dalam pengertian sempit hanya berfungsi sebagai pengantar warga masyarakat yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan, namun tentu saja fungsi tersebut bila dilihat dari sudut kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan KUA Kecamatan. Akan tetapi bagi KUA pembantu penghulu juga difungsikan untuk membantu KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah dalam pembangunan di bidang agama, pembinaan kehidupan beragama, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial, pembinaan kemitraan ummat, pembinaan zakat, wakaf, haji dll. Oleh karena itu dalam perspektif KUA Kecamatan pembantu penghulu mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membantu mengoperasionalkan berbagai program kerja KUA Kecamatan sehingga dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

C. Peran Pembantu Penghulu Dalam Sistem Standarisasi Pelayanan Publik
Keberhasilan suatu pelayanan adalah dapat dilihat dari sejauhmana publik merasa puas dengan pelayanan tersebut, mudah dalam mengurus, jelas prosedur yang harus dilalui, adanya persyaratan yang mudah dipahami, biaya yang transparan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengurus tersebut juga relatif singkat sehingga tidak menimbulkan hightcoast dan membuang waktu percuma.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan standart pelayanan bagi institusi publik. Mengacu pada standart pelayanan publik yang tertuang dalam Perda tersebut, maka KUA Kecamatan menyiapkan suatu piranti sistem yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluannya dengan membentuk gugus terdepan dan terdekat dengan masyarakat yaitu melalui pembentukan pembantu penghulu. Oleh karena itu pembantu penghulu mempunyai peran yang sangat signifikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di KUA Kecamatan.
Dengan adanya pembantu penghulu ditengah-tengah masyarakat yang lebih dekat baik dalam ikatan emosional maupun kekerabatan serta ketokohan dalam struktur sosialnya, maka akan dengan mudah memberikan penjelasan kepada masyarakat berbagai hal yang berkaitan dengan standart pelayanan dimaksud, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan dari KUA Kecamatan.
Namun demikian, fungsi yang demikian signifikan tersebut kadang kala kurang dipahami oleh pembantu penghulu, bahkan justru menambah beban dan merepotkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari KUA Kecamatan. Oleh karena itu perlu adanya suatu standart pelayanan yang diberikan oleh pembantu penghulu berikut dengan standart kualitas SDM yang yang dibutuhkan untuk menempati posisi sebagai pembantu penghulu.
Dengan terbitnya KMA 477 Tahun 2004 yang dalam salah satu butirnya menjelaskan tingkat pendidikan dan umur calon pembantu penghulu sesungguhnya sudah merupakan upaya untuk meningkatkan peran pembantu penghulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, guna mengefektifkan peran pembantu penghulu, maka diperlukan ketegasan baik yang harus dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan maupun Kepala Seksi Urais atau sejenisnya bila didapatkan adanya pelanggaran-pelanggaran atau upaya yang menghambat pelayanan yang dilakukan oleh pembantu penghulu.
Karena dengan demikian, kerja pembantu penghulu dapat efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai hal yang diperlukan untuk mengurus suatu layanan di KUA Kecamatan yang menyangkut syarat administratif, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan serta pada bagian/petugas mana ia mengajukan suatu kebutuhan layanan tersebut.
Informasi yang diberikan oleh pembantu penghulu tersebut akan dapat menunjang kemudahan, kecepatan dan ketepatan KUA Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu fungsi pembantu penghulu yang sangat signifikan dalam sistem standarisasi pelayanan publik adalah memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan dalam mengurus suatu urusan di KUA Kecamatan dan menjadi guide dalam menyelesaikan urusan tersebut. Sebagai suatu ilustrasi, masyarakat tidak akan mempunyai suatu pemahaman yang baik dalam mengurus surat nikahnya yang rusak atau hilang untuk mendapatkan Duplikat Akta Nikah. Akan tetapi hal itu dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat apabila informasi dan arahan tentang berbagai syarat dan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat tersebut diberikan oleh pembantu penghulu sebelumnya, sehingga ketika di KUA Kecamatan masyarakat tersebut telah membawa berbagai persyaratan yang diperlukan dan mengetahui prosedur pembuatan Duplikat Akta Nikahnya yang hilang atau rusak, dan dengan demikian petugas KUA Kecamatan dapat secara langsung membuat apa yang diperlukan oleh masyarakat tersebut sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang dalam memenuhi keperluan masyarakat tersebut dan pelayanannya dapat memuaskan.
Kecenderungan kesan berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang panjang dalam urusan administrasi pemerintah untuk mengurus suatu surat lambat laun akan terkikis dengan adanya peran aktif pembantu penghulu dalam memberikan informasi yang benar dan mengarahkan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat secara arif akan berdampat pada munculnya kesan bahwa mengurus suatu urusan di instansi pemerintah menjadi mudah, cepat dan memuaskan. Hal itu tidak akan dapat dirasakan oleh masyarakat manakala fungsi mediator dan informator yang harus dilaksanakan oleh pembantu penghulu tidak berjalan dengan aktif dan baik. Oleh karena demikian signifikan fungsi pembantu penghulu dalam sistem pelayanan publik, maka diperlukan pembantu penghulu yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang baik serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Tanpa kemampuan dan tipologi yang demikian yang harus dimiliki oleh pembantu penghulu, maka tidak mungkin pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

D. Penutup
Pelayanan yang baik dan memuaskan dapat diberikan oleh KUA Kecamatan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat, manaka pembantu penghulu dapat menjalankan fungsi mediator dan informator yang baik kepada masyarakat, karena dengan fungsinya tersebut masyarakat dapat mengetahui secara dini berbagai persyaratan, prosedur dan standart layanan yang diberikan oleh institusi publik, seperti KUA Kecamatan. Sehingga peringatan yang tegas terhadap pembantu penghulu yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: